IrMarLenZ's Blog











{22 September 2010}   Asuransi Elpiji 3 Kg

Maraknya kasus Elpiji 3 kg (dan Elpiji ukuran lainnya), dengan segala permasalahan penyebab di belakangnya, secara tendensius menyudutkan Pertamina yang notabene adalah bagian dari beberapa institusi yang mendukung program nasional (konversi Mitan ke gas) milik Pemerintah. Kalangan umum belum banyak yang tahu bahwa Pertamina sesungguhnya hanya bertugas sebagai distributor dan penyedia Elpiji (Permen nomor 01.K/DJM.S/2009). Namun, di dalam tugasnya membagikan tabung 3 kilogram beserta isinya, katup, selang gas dan regulator secara cuma-cuma, Pertamina bahkan memberikan proteksi asuransi atas tuntutan kecelakaan yang berakibat dalam kerusakan properti/luka badan/kematian (property damage/bodily injury/death) akibat penggunaan paket tabung Elpiji 3 kg bagi masyarakat penerima program konversi Mitan ke Elpiji 3 kg. Lazimnya dalam penutupan asuransi Product Liability, indemnity atau ganti rugi hanya diberikan apabila pihak Tertanggung (pihak yang mendapatkan proteksi asuransi) terbukti bertanggung jawab/bersalah secara hukum (legally liable) atas kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga; sebatas syarat dan kondisi yang tercantum dalam polis asuransinya.

Jasa asuransi Elpiji 3 kg ini adalah termasuk penutupan asuransi Product Liability untuk mendukung Program Pemerintah RI untuk konversi Mitan ke elpiji 3 kg kepada masyarakat awam/bawah yang umumnya berpendidikan rendah. Di Indonesia sendiri, Product Liability sangat jarang ditawarkan oleh perusahaan asuransi domestik, yang secara general tidak memiliki dukungan reasuransi otomatis (treaty) untuk class of business ini. Perusahaan asuransi masih menganggap program konversi ini adalah penutupan dengan karakter risiko tinggi. Hal ini disebabkan karena selain pada awalnya mendapat tentangan (resistance) dari masyarakat, ditambah dengan kondisi tidak ada penutupan asuransi untuk risiko sejenis di Indonesia dan di regional (prinsip asuransi the law of large numbers, semakin banyak risiko sejenis diliput asuransinya, akan semakin baik penyebaran risikonya; tentunya dengan pertimbangan frequency dan severity kejadian kerugiannya).

Formulasi penutupan, dari segi terms & conditions/wording-nya bersifat ‘tailor made’ (dibuat sesuai permintaan/khusus), terutama terhadap penyelesaian klaimnya yang mengakomodisasi penggantian berupa kompensasi. Kekhususan itu berupa penggantian yang tetap dilakukan tanpa harus selalu dibuktikan secara legal adanya tanggung jawab pihak Tertanggung (Pertamina, supplier dan vendor-nya dalam penyediaan paket tabung Elpiji 3 kg) terhadap tuntutan pihak ketiga. Bahkan boleh dikata, pada umumnya klaim-klaim yang terjadi dalam kasus ini bukan murni legal liability dari Tertanggung; di mana biasanya penyebab utamanya (proximate cause) lebih disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pihak pengguna tabung. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah adanya indikasi beredarnya tabung palsu di masyarakat serta tindakan agen/pengecer yang tidak bertanggungjawab yang melakukan pengoplosan Elpiji. Berdasarkan fakta di atas, tidak mengherankan sulit mendapatkan underwriter, baik dari dalam maupun luar negeri, yang bersedia memberikan penawaran liputan asuransi yang memperbolehkan kompensasi/ex-gratia payment ini. Sehingga risiko ini harus ditutup sepenuhnya oleh perusahaan captive Pertamina, PT Tugu Pratama Indonesia, sebagai anak perusahaan yang didirikan untuk mendukung mitigasi risiko atas asset dan kegiatan operasional Pertamina.

Polemik soal tabung gas Elpiji 3 kg mudah-mudahan semakin menunjukkan kedewasaan Pertamina di mata masyarakat sebagai perusahaan besar yang justru tampil melebihi tanggung jawabnya, dan tetap berupaya menghadapi dan menyelesaikan masalah atas program Pemerintah yang melibatkan masyarakat kecil. Selain imbauan gencar Dirut Pertamina agar karyawan Pertamina menjadi Duta Elpiji Aman, tentunya perlu diikuti dengan minimalisasi risiko secara teknis, misalnya dengan menempelkan instruksi cara penggunaan yang jelas pada tabung, atau dapat juga lembar instruksi dibagikan bersama tabung. Sehingga apabila pembeli tidak mengikuti instruksi, secara teoritis pihak pemasok atau distributor tidak dianggap melakukan pelanggaran atau kesalahan (breach) dan tidak dapat dituntut. Namun demikian faktanya kembali moral obligasi yang akan berbicara jika menyangkut masyarakat kecil, dan tentunya seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah secara kolektif.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

et cetera
%d blogger menyukai ini: